Aris Dermawan Hadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan Wanareja

SIBERITA.ID | Pemerintah Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan dan Penyusunan RKPD tahun 2024, tingkat Kecamatan tahun anggaran 2023 yang dilaksanakan di Pendapa Kecamatan Wanareja pada Selasa, 24 Januari 2023.

Musrenbang dihadiri sejumlah anggota DPRD Kabupaten Cilacap Dapil IV, Tim Musrenbang, Perangkat Daerah, Bappeda, Camat Wanareja, Sekcam, Kapolsek Wanareja, Danramil Wanareja, Kepala Desa se Kecamatan Wanareja, BPD dan LPMD.

Camat Wanareja Irwan Arianto menyampaikan, tujuan dilaksanakannya Musrenbang RKPD tidak lain untuk merumuskan musyawarah tahunan antar pemangku kebijakan.

Selain itu, katanya, untuk membahas dan menyepakati hasil Musrenbangdes yang sebelumnya dilaksanakan di masing-masing desa.

Baca Juga: Simak Ini Penting, Cara Alami Ampuh Bersihkan Lendir di Paru-paru

“Musrenbang yang kita ikuti bersama merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan dari desa di bidang infrastruktur, sosial budaya, maupun ekonomi,” terangnya.

Dia berharap usulan prioritas infrastruktur dan lainnya yang direncanakan dapat terselesaikan.

Semua usulan prioritas dari 16 Desa di Kecamatan Wanareja ditandatangi oleh Camat dan juga Dewan yang hadir.

Aris Dermawan Anggota DPRD Cilacap Fraksi PKS mengatakan untuk musren memang merupakan Peraturan Pemerintah yang harus dilaksanakan dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

"Kalau kita simak dari setiap kecamatan itu memang antara usulan dan kenyataan sekitar 10% yang tercover," ujar dia.

Baca Juga: Anak Kamu Terserang Diare? Atasi dengan Cara Mengonsumsi 3 Makanan Sehat Ini

Aris menginginkan semua Dewan yang ada harus kreatif. Kemudian, Kades pun harus kreatif untuk tidak mengandalkan dana kabupaten saja artinya ajukan ke provinsi, ajukan ke pusat.

"Tentunya harus punya kedekatan dengan Dewan Provinsi maupun dengan Dewan Pusat," tuturnya.

Menurutnya, apa yang menjadi harapan maupun usaha ada hasilnya dan tercover, Dewan Kabupaten tentu akan berkomunikasi dengan Dewan Provinsi maupun Dewan Pusat.

"Hal itu dilakukan supaya bisa terealisasi harapan Kepala Desa dan masyarakat," tandasnya. (Ben)